UNDANG-UNDANG PEMEKARAN

LATIN POST NEWS: Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) pemekaran Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Sulawesi Barat menjadi Undang-undang, dijadwalkan Oktober mendatang.
Jika agenda pembahasan RUU antara pihak DPR RI dan perwakilan pemerintah berjalan lancar, maka Mateng sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia tidak lama lagi terealisasi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo menjelaskan, sesuai regulasi, mekanisme pembahasan RUU DOB menempuh dua kali masa sidang. "Pembahasannya, hitungan Tatib (tata tertib) itu dua kali masa sidang," ujarnya di kompleks DPR RI, Senin 4 Juni.
Komisi II akan memulai pembahasan awal RUU DOB tahun ini, paling lambat pekan depan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan membahas masing-masing 19 DOB yang telah diusulkan oleh Komisi II DPR RI. "Kalau saya hitung-hitung Oktober paling telat," imbuh politisi PDIP itu.
Pasca turunnya Surat Presiden (Surpres) terkait persetujuan pembahasan RUU pembentukan Mateng dan 18 DOB lainnya, Komisi II langsung menindaklanjuti dengan mengagendakan pertemuan dengan pihak pemerintah.
Ganjar sendiri mengaku optimistis UU 19 DOB dapat ketuk palu sebelum 2012 berakhir. "Jaminan atau tidak hanya Tuhan yang tau. Tapi kalau bicara pengalaman pemekaran dulu, kalau sudah keluar begini, ya jaminan. Kita tidak tau bagaimana DPR yang sekarang karena semua belum punya pengalaman pemekaran," urainya.
Sebelumnya, nasib 19 RUU itu sempat terkatung-katung lantaran pemerintah bersikukuh enggan membahasnya, karena masih masa moratorium pemekaran.
19 DOB usulan DPR adalah pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mahakam Ulu, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Malaka, Pangandaran, Pulau Taliabu, Pesisir Barat.
Selanjutnya, Kabupaten Banggai Laut, Morowali Utara, Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, Kota Raha, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
Menurut Ganjar selurh calon DOB tersebut telah menjalani proses verifikasi sesuai ketentuan dari pemerintah, dan layak dimekarkan.
"Angka 19 ini bukan angka tiba-tiba. Syarat yang dari komisi II justru dbuat oleh Mendagri. kelengkapannya sudah memenuhi semua," tegasnya.''(din/jar)